Tarif bphtb pasal 87 s.d. pasal 89
WebPasal 2 UU BPHTB Sama Pasal 85 UU PDRD Tarif Sebesar 5% Pasal 5 UU BPHTB Paling Tinggi 5% Pasal 88 UU PDRD ... Pasal 87 ayat (4) dan ayat (5) UU PDRD … WebAug 16, 2024 · BPHTB Terhutang : 5% x Rp 70.000.000,00 = Rp 3.500.000,00 Akan tetapi, perlu diketahui bahwa terdapat pengenaan 0% atas BPHTB terhadap perolehan hak untuk pertama kali meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru, sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta 126/2024.
Tarif bphtb pasal 87 s.d. pasal 89
Did you know?
WebBerbicara tentang Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB dibahas didalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 UU PDRD. Sesuai Pasal 88 UU PDRD bahwa Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam hal ini Pemerintah Daerah bisa menetapkan tarif lebih rendah dari tarif yang telah di tetapkan oleh undang … WebMay 23, 2024 · Dasar pengenaan BPHTB. Adapun dasar pengenaan BPHTB diatur pada Pasal 46. Disebutkan bahwa dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan obyek pajak. Nilai perolehan obyek pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut: harga transaksi untuk jual beli; nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam …
WebJun 28, 2024 · Rumus Hitung BPHTB dan Pihak yang Menanggungnya Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU PDRD”), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan/atau bangunan yang termasuk perbuatan atau … http://mirzabusiness.lecture.ub.ac.id/files/2013/04/Pertemuan-1.-Sejarah-BPHTB.pdf
WebJun 14, 2024 · Contohnya, dasar pengenaan BPHTB yaitu harga transaksi jual beli tanah atau bangunan sebesar Rp 400 juta, kemudian NPOPTKP Rp 100 juta, serta tarif BPHTB 5 persen. Penghitungnya berarti, Rp 400 juta - Rp 100 juta x 5 persen = Rp 15 juta. Sehingga, biaya BPHTB terutang yang dibayarkan sebesar Rp 15 juta. WebPasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD (1) Pasal 85 Ayat (1) • Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pajak Pusat: sama Pasal 87 Ayat (4) • …
WebAug 25, 2024 · Dari transaksi tersebut maka dapat perhitungannya adalah. Harga Jual: Rp. 1.000.000.000. Tarif: 2,5%. PPh Final: Tarif x DPP. PPh Final: 2,5% x Rp. 1.000.000.000. Maka PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang harus disetorkan Bapak Agus Mulyadi adalah sebesar Rp.25.000.000 atas transaksi penjualan sebidang tanah.
WebPasal 44 Pasal 85 (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak. atas Tanah dan/atau Bangunan. 1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas definisi ... kuro bar and dining menuWebFeb 21, 2024 · Akibat objek hibah tidak dapat dibebaskan dari BPHTB, maka Pak Yono sebagai penerima hibah harus membayar BPHTB dengan rumus 5% x 50% x (NPOP – NPOPTKP), hasilnya: 5% x 50% x (Rp700 juta – Rp280 juta) = Rp10,5 juta Perlu dicatat juga, dalam hibah properti, prosesnya perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. kurobe dam japanWebApr 3, 2024 · Tarif BPHTB (5%) x DPP (NPOP – NPOPTKP) ... Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah pada pasal 87 ayat 4. Contoh Hitungan BPHTB. Tuan Said membeli tanah senilai 100 juta di Kab. ... Dari soal diatas bisa dihitung PPh Final Pasal 4 Ayat (2) terutangnya adalah. Tarif PPh x … java wtfWebSegala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Ta’ala karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan “Buku Perpajakan”. Buku ini disusun secara lengkap sehingga memudahkan pembaca dalam memahami dan sebagai salah satu sumber kuro bar \u0026 dining sydneyWebApr 11, 2008 · Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2), Pasal 10A ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan. java wtpWebOct 18, 2024 · Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Pasal 5 adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 88 disebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan … kur oberammergauWebPasal 88 bis. (s.d.t. dg. S. 1930-31.) Yang dimaksud dengan penggulingan pemerintah ialah peniadaan atau pengubahan secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang … javawt